Titik Jateng melaporkan enam jabatan pimpinan kepolisian resor di Jawa Tengah mengalami pergantian setelah Kapolri menerbitkan mutasi terbaru pada 10 Oktober 2026. Pergantian tersebut mencakup Kapolrestabes Semarang, Kapolresta Solo, Kapolresta Banyumas, Kapolres Tegal, Kapolres Salatiga, dan Kapolres Wonogiri.
Rotasi tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP./2026. Berdasarkan detikNews, surat tersebut menjadi bagian dari pergeseran jabatan ratusan perwira Polri pada Oktober 2026.
Kapolresta Solo Diganti
Salah satu posisi yang berubah adalah Kapolresta Surakarta.
Jabatan tersebut sebelumnya dipegang Kombes Catur Cahyono Wibowo.
Posisi barunya diisi AKBP Candra Sasongko.
Sebelum menerima tugas di Solo, Candra menjabat Kabagbinkar Ro SDM Polda Jawa Barat.
Sementara Catur mendapat penugasan baru sebagai Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian Madya Tingkat III Divkum Polri.
Pergantian pimpinan menjadi perhatian karena Solo memiliki karakter keamanan yang cukup kompleks.
Selain kegiatan masyarakat harian, kota ini rutin menjadi lokasi pertandingan sepak bola, konser, kegiatan politik, kunjungan pejabat, dan agenda budaya.
Semarang Juga Punya Kapolrestabes Baru
Pergantian juga terjadi di Kota Semarang.
Kombes Erlin Tang Jaya ditunjuk menjadi Kapolrestabes Semarang.
Ia sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri.
Erlin menggantikan Kombes Heri Wahyudi.
Heri kemudian mendapat penugasan baru sebagai Agen Intelijen Kepolisian Madya Tingkat I Baintelkam Polri.
Pergantian pucuk pimpinan tersebut juga diberitakan detikJateng, yang merinci penempatan sejumlah pejabat baru di jajaran kepolisian Jawa Tengah.
Semarang memiliki tantangan berbeda dari Solo.
Sebagai ibu kota provinsi, kota ini menjadi pusat pemerintahan, industri, transportasi, pendidikan, dan perdagangan.
Kapolrestabes harus menangani kriminal umum sekaligus lalu lintas, unjuk rasa, keamanan objek penting, dan berbagai agenda provinsi.
Empat Wilayah Lain Ikut Berganti
Selain dua kota besar tersebut, perubahan pimpinan juga menyentuh Banyumas, Tegal, Salatiga, dan Wonogiri.
Kombes Dhovan Oktavianton mendapat tugas sebagai Kapolresta Banyumas.
AKBP Febriyani Aer menjadi Kapolres Tegal.
AKBP Afrito Marbaro dipercaya menjadi Kapolres Salatiga.
Sementara AKBP Deni Septiawan ditugaskan memimpin Polres Wonogiri.
Pergantian serentak enam pimpinan membuat mutasi ini cukup signifikan bagi jajaran Polda Jawa Tengah.
Setiap wilayah memiliki karakter berbeda sehingga pejabat baru perlu cepat beradaptasi.
Polri Sebut Mutasi Bagian Pembinaan Karier
Mutasi di kepolisian merupakan mekanisme rutin.
Seorang perwira dapat berpindah antara fungsi operasional, staf, pendidikan, maupun satuan kewilayahan.
Tujuannya bukan hanya mengisi posisi kosong.
Rotasi juga memberikan pengalaman berbeda kepada personel.
Pejabat yang sebelumnya bertugas di bidang staf dapat memperoleh pengalaman operasional.
Sebaliknya, perwira kewilayahan dapat mendapat tugas baru di tingkat pusat.
Pimpinan Baru Menghadapi Tantangan Berbeda
Tugas Kapolres tidak sama di setiap wilayah.
Solo dan Semarang memiliki kepadatan aktivitas tinggi.
Banyumas memiliki wilayah luas dengan Purwokerto sebagai pusat pendidikan dan ekonomi.
Tegal berada pada jalur pantura dengan mobilitas kendaraan sangat besar.
Salatiga memiliki karakter kota pendidikan dan berada pada jalur strategis Semarang–Solo.
Wonogiri memiliki wilayah geografis luas dengan banyak kawasan perdesaan.
Perbedaan tersebut membuat strategi keamanan tidak bisa disamakan sepenuhnya.
Pejabat baru harus memahami karakter masyarakat dan peta kerawanan masing-masing.
Pelayanan Publik Tidak Boleh Terganggu
Pergantian pimpinan seharusnya tidak mengganggu pelayanan kepolisian.
Laporan masyarakat tetap harus diproses.
Pelayanan SIM, SKCK, pengaduan, serta berbagai fungsi administratif harus berjalan.
Program yang sudah efektif juga tidak perlu dihentikan hanya karena pimpinan berganti.
Pejabat baru dapat melakukan evaluasi.
Namun kesinambungan menjadi penting.
Masyarakat biasanya tidak terlalu memperhatikan siapa yang menjabat selama pelayanan tetap cepat dan adil.
Kejahatan Digital Jadi Tantangan Baru
Kapolres saat ini tidak hanya menghadapi kriminalitas konvensional.
Penipuan digital, penyalahgunaan data, judi online, dan berbagai bentuk kejahatan siber semakin banyak muncul.
Korban dapat berada di satu kota sementara pelaku berada di daerah lain.
Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi lintas wilayah.
Kemampuan penyidik dalam membaca jejak digital juga semakin penting.
Pimpinan kepolisian daerah harus memastikan personel mengikuti perkembangan teknologi.
Lalu Lintas Tetap Jadi Prioritas
Jawa Tengah memiliki banyak jalur nasional yang padat.
Pantura dan jalur tengah menjadi koridor utama pergerakan barang serta penumpang.
Pada musim liburan dan Lebaran, volume kendaraan meningkat tajam.
Polres memiliki tanggung jawab besar menjaga kelancaran.
Rekayasa lalu lintas perlu dilakukan bersama pemerintah daerah dan instansi lain.
Informasi yang cepat juga penting agar masyarakat dapat memilih rute alternatif.
Publik Akan Menilai dari Hasil Kerja
Mutasi menghasilkan nama baru pada struktur organisasi.
Namun bagi masyarakat, ukuran akhirnya berada pada kinerja.
Kecepatan menangani laporan menjadi salah satu indikator.
Penindakan terhadap kejahatan juga harus dibarengi pencegahan.
Transparansi penanganan perkara menjadi penting agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Pimpinan baru juga perlu membuka komunikasi dengan masyarakat, media, pemerintah daerah, dan komunitas lokal.
Masa Transisi Perlu Adaptasi Cepat
Enam pejabat baru akan memasuki lingkungan kerja dengan dinamika masing-masing.
Tahap awal biasanya digunakan untuk menerima laporan situasi, bertemu jajaran, serta memetakan masalah prioritas.
Adaptasi cepat menjadi penting karena persoalan keamanan tidak menunggu proses seremonial selesai.
Mutasi Oktober 2026 membawa perubahan cukup besar di jajaran kewilayahan Polda Jawa Tengah.
Kapolrestabes Semarang dan Kapolresta Solo menjadi dua jabatan paling menonjol, tetapi empat wilayah lain memiliki kepentingan yang sama besar.
Masyarakat kini akan melihat bagaimana para pejabat baru menerjemahkan mandat organisasi menjadi peningkatan kualitas keamanan dan pelayanan.
