TitikJateng Permintaan tambahan anggaran IKN Rp15,8 triliun untuk 2027 belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Isu ini kembali menguat setelah Basuki Hadimuljono bertemu Sufmi Dasco Ahmad pada 10 September 2026. Pertemuan membahas kemajuan kawasan inti pemerintahan, kesiapan infrastruktur pendukung, serta rencana pembangunan tahap berikutnya.
Pertemuan Basuki dan Dasco muncul pada momentum yang cukup penting. IKN ditargetkan menjadi ibu kota politik pada 2028, tetapi kebutuhan dananya masih jauh di atas pagu yang tersedia. Pemerintah kini harus menyeimbangkan percepatan pembangunan dengan disiplin APBN.
Otorita IKN Butuh Rp22,5 Triliun pada 2027
Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto sebelumnya menjelaskan kebutuhan anggaran lembaganya pada 2027 mencapai sekitar Rp22,5 triliun. Pagu indikatif yang tersedia baru Rp6,7 triliun sehingga muncul kekurangan sekitar Rp15,8 triliun.
Tambahan tersebut terbagi untuk pembangunan batch kedua sekitar Rp7,22 triliun dan batch ketiga sekitar Rp8,57 triliun. Dana akan menopang pembangunan fisik sekaligus sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melanjutkan pengembangan kawasan pemerintahan.
Permintaan itu bukan pertama kalinya muncul. Pada Juni 2026, Basuki sudah menyampaikan kebutuhan tambahan sekitar Rp15,5 triliun. Saat itu total kebutuhan 2027 masih dihitung sekitar Rp22,2 triliun dengan pagu indikatif yang sama, yakni Rp6,7 triliun. Perubahan menjadi Rp15,8 triliun menunjukkan adanya pembaruan perhitungan kebutuhan proyek.
Purbaya Belum Memberi Lampu Hijau
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih berhati-hati. Hingga 9 September, ia mengaku belum menerima surat resmi terkait permohonan tambahan Rp15,8 triliun tersebut.
Purbaya juga belum menjamin usulan akan langsung mendapat persetujuan ketika surat tiba. Kementerian Keuangan ingin terlebih dahulu menilai alasan penambahan anggaran, kebutuhan proyek, serta dasar pengajuannya sebelum mengambil keputusan.
Sikap tersebut menempatkan pembiayaan IKN dalam proses evaluasi fiskal yang lebih ketat. Pemerintah tidak hanya menghadapi kebutuhan pembangunan Nusantara, tetapi juga berbagai program nasional lain yang membutuhkan ruang APBN.
Dari sisi politik anggaran, posisi ini cukup penting. Dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan IKN sudah jelas, tetapi komitmen meneruskan proyek tidak otomatis berarti setiap permintaan tambahan anggaran akan lolos tanpa evaluasi.
Basuki Bertemu Dasco Sehari Setelah Polemik Anggaran
Sehari setelah pernyataan Purbaya ramai diberitakan, Basuki bertemu Dasco di Gedung Nusantara III, Senayan. Keduanya membicarakan pembangunan kawasan inti pemerintah, kesiapan infrastruktur pendukung, dan agenda tahap berikutnya.
Dasco menyatakan DPR akan terus memeriksa capaian di lapangan dan melakukan koordinasi agar pembangunan berjalan sesuai rencana, anggaran, serta tujuan yang telah ditetapkan.
Pertemuan tersebut tidak otomatis berarti DPR telah menyetujui tambahan Rp15,8 triliun. Namun, komunikasi antara pimpinan DPR dan Kepala Otorita IKN menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran dan kemajuan proyek mulai masuk ke tahap pengawasan politik yang lebih intensif.
DPR memiliki kepentingan memastikan dana negara benar-benar sejalan dengan progres fisik. Otorita IKN, pada sisi lain, membutuhkan kepastian anggaran karena sejumlah pekerjaan menggunakan kontrak tahun jamak dan memiliki target penyelesaian yang saling berkaitan.
Target Ibu Kota Politik 2028 Jadi Tekanan Utama
Pemerintah telah menetapkan target Nusantara berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028. Fokus pembangunan tahap kedua mencakup kawasan legislatif, yudikatif, konektivitas, hunian, serta berbagai fasilitas pendukung agar lembaga negara dapat menjalankan aktivitas pemerintahan dari kawasan tersebut.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif serta ekosistem pendukungnya.
Informasi resmi Otorita IKN juga menyebut pemerintah mengembangkan skema pembiayaan di luar APBN, termasuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha serta investasi swasta.
Skema tersebut penting karena beban pembangunan ibu kota baru sangat besar jika seluruh kebutuhan hanya bergantung pada anggaran negara.
Kawasan Legislatif dan Yudikatif Jadi Prioritas
Tahap pembangunan berikutnya memiliki bobot politik yang berbeda dari fase awal. Jika sebelumnya perhatian besar tertuju pada Istana Negara, kantor kementerian, dan infrastruktur dasar, tahap sekarang harus memastikan fungsi legislatif dan yudikatif ikut tersedia.
Kompleks tersebut akan mencakup kebutuhan lembaga seperti MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial beserta hunian dan fasilitas pendukung.
Pembangunan tahap kedua terus menjalani evaluasi berkala. Otorita IKN pada Juli 2026 menyatakan monitoring melibatkan investor, kementerian dan lembaga, kontraktor, konsultan, serta manajemen konstruksi untuk menjaga proyek tetap sesuai target 2028.
Karena itu, keterlambatan anggaran memiliki potensi efek berantai. Kekurangan pendanaan dapat memengaruhi kontrak, jadwal pembangunan gedung, hunian, jalan, hingga fasilitas pendukung yang harus tersedia sebelum fungsi pemerintahan berpindah secara lebih penuh.
Tambahan Anggaran Memunculkan Perdebatan Prioritas
Permintaan Rp15,8 triliun juga memunculkan kritik karena datang ketika pemerintah terus mendorong efisiensi belanja. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga, misalnya, mempertanyakan rasionalitas tambahan tersebut ketika kementerian dan lembaga lain menghadapi tekanan penghematan. Pernyataan itu merupakan pandangan pengamat dan bukan posisi resmi pemerintah maupun DPR.
Perdebatan tersebut wajar muncul karena APBN selalu menghadapi pilihan. Dana untuk infrastruktur harus berkompetisi dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, pertahanan, dan program prioritas lainnya.
Namun, penghentian atau perlambatan proyek multiyears juga dapat menciptakan biaya baru. Pemerintah perlu menimbang apakah tambahan dana sekarang lebih efisien dibanding risiko keterlambatan proyek yang telah berjalan.
IKN Memasuki Ujian Politik Anggaran
Persoalan Rp15,8 triliun akhirnya menjadi lebih dari sekadar selisih angka antara kebutuhan dan pagu indikatif. Perdebatan tersebut menjadi ujian bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa pembangunan IKN tetap bergerak dengan perhitungan fiskal yang transparan.
Otorita IKN harus mampu menjelaskan mengapa tambahan dana diperlukan, proyek mana yang paling mendesak, dan apa konsekuensinya jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Kementerian Keuangan perlu memastikan tambahan anggaran tidak mengganggu prioritas fiskal lain, sedangkan DPR memegang fungsi pengawasan agar belanja benar-benar tepat sasaran.
Target 2028 membuat ruang waktu semakin sempit. Namun, kecepatan tidak dapat menjadi alasan untuk mengurangi akuntabilitas. Justru karena Nusantara merupakan proyek jangka panjang bernilai besar, setiap tambahan anggaran membutuhkan dasar teknis dan politik yang kuat.
Pertemuan Basuki dan Dasco memperlihatkan pembangunan IKN kembali memasuki pusat pembicaraan politik nasional. Keputusan mengenai Rp15,8 triliun belum final, tetapi pembahasannya akan menjadi indikator penting mengenai seberapa jauh pemerintah dan DPR siap menjaga target Nusantara sekaligus mempertahankan disiplin APBN.
