TitikJateng – menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyiapkan kapal induk dari Italia untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapal tersebut akan masuk ke jajaran TNI Angkatan Laut lalu menjalani modifikasi agar mampu mendukung operasi helikopter dan drone. Rencana itu Prabowo sampaikan saat memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan berbagai bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026.
Kapal Akan Jadi Pangkalan Helikopter dan Drone
Prabowo menjelaskan pemerintah akan melakukan refurbishment terhadap kapal setelah tiba di Indonesia. Perubahan tersebut bertujuan menjadikannya pangkalan bergerak bagi helikopter kelas menengah dan pesawat tanpa awak.
Menurut Presiden, kapal mampu membawa hingga 10 helikopter kelas menengah. Ia mencontohkan kemampuan helikopter seperti Black Hawk dan Mi-17 yang dapat membawa sekitar empat sampai lima ton air dalam operasi pemadaman. Dengan kapasitas itu, armada udara bisa bergerak lebih cepat menuju kawasan yang memiliki konsentrasi titik api tinggi.
Konsep tersebut membuat kapal tidak hanya memiliki fungsi pertahanan. Pemerintah ingin memanfaatkan kapal sebagai bagian dari sistem penanganan bencana nasional, khususnya ketika operasi membutuhkan dukungan udara dalam jumlah besar.
Rencana kapal induk helikopter dan drone untuk penanganan bencana juga sejalan dengan keinginan pemerintah memperkuat kemampuan respons sebelum kondisi darurat berkembang menjadi lebih luas.
Karhutla Jadi Perhatian Serius Pemerintah
Rencana penguatan armada muncul ketika Indonesia menghadapi musim kering yang memicu kebakaran di sejumlah wilayah.
Prabowo sebelumnya meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada 22 Agustus 2026. Presiden meminta petugas menghentikan perluasan titik api secepat mungkin serta memastikan kebutuhan helikopter, pompa air, mesin bor, dan perlengkapan lain terus terpenuhi.
Pemerintah juga memanfaatkan operasi modifikasi cuaca, pemantauan titik panas, serta armada udara untuk melakukan water bombing. Kondisi El Nino yang sangat kering membuat strategi pencegahan menjadi semakin penting karena api dapat berkembang cepat pada lahan yang kehilangan banyak kelembapan.
Keberadaan kapal induk diharapkan menambah opsi operasional, terutama untuk wilayah kepulauan atau daerah yang lebih mudah dijangkau melalui laut.
Bisa Bergerak Mendekati Kawasan Kebakaran
Salah satu keuntungan pangkalan helikopter bergerak adalah fleksibilitas lokasi.
Ketika karhutla muncul di wilayah yang dekat dengan pesisir atau pulau besar, kapal dapat bergerak menuju kawasan operasi. Helikopter tidak harus selalu kembali ke pangkalan udara yang berjarak jauh setelah menjalankan misi.
Dalam operasi kebakaran, waktu menjadi faktor penting. Setiap perjalanan tambahan mengurangi jumlah rotasi pemadaman yang bisa dilakukan dalam satu hari.
Jika sepuluh helikopter masing-masing memiliki kemampuan membawa empat hingga lima ton air, satu gelombang operasi secara teoritis dapat membawa puluhan ton air. Jumlah aktual tentu bergantung pada jenis helikopter, kondisi cuaca, jarak menuju sumber air, keselamatan penerbangan, dan karakter medan.
Karena itu, kapal lebih tepat dipandang sebagai pengganda kemampuan operasional, bukan solusi tunggal untuk karhutla.
Prabowo Minta Drone Pemadam Diperbanyak
Helikopter bukan satu-satunya teknologi yang menjadi perhatian.
Presiden juga meminta pemerintah memperbanyak drone yang mampu membantu pemadaman maupun pemantauan kebakaran. Drone dapat masuk ke daerah berbahaya tanpa menempatkan awak pesawat dalam risiko yang sama seperti operasi berawak.
Prabowo meminta pemerintah menambah pesawat untuk modifikasi cuaca serta melibatkan BRIN dalam kajian mengenai metode paling efisien. Peralatan pemadam berukuran kecil juga dapat ditempatkan di desa-desa yang memiliki riwayat karhutla berulang.
Strategi ini menunjukkan pemerintah mencoba membangun sistem berlapis. Satelit dan drone mencari titik panas, peralatan darat menangani kebakaran kecil, sementara helikopter dan pesawat membantu ketika skala api sudah lebih besar.
Mitigasi Harus Berjalan Sebelum Api Membesar
Dalam rapat terbatas tersebut, Prabowo menekankan bahwa negara tidak boleh menunggu bencana muncul sebelum menyiapkan peralatan.
Indonesia menghadapi berbagai jenis ancaman sekaligus karena berada di kawasan cincin api dan memiliki wilayah hutan serta lahan gambut yang sangat luas. Dalam satu rapat yang sama, pemerintah juga membahas gempa di Flores, aktivitas Anak Krakatau, karhutla, dan dampak asap.
Karena itu, investasi dalam helikopter, drone, kapal, sistem pemantauan, dan peralatan pemadaman memiliki fungsi lebih luas daripada menghadapi satu musim kebakaran.
Kapal yang membawa helikopter dapat membantu distribusi bantuan setelah gempa atau tsunami, mendukung evakuasi medis, mengangkut logistik, sampai menjangkau daerah yang kehilangan akses darat.
Penegakan Hukum Tetap Jadi Bagian Strategi
Peralatan canggih tidak akan menyelesaikan persoalan jika kebakaran terus muncul akibat aktivitas manusia.
Prabowo meminta aparat memperkuat penegakan hukum terhadap dugaan pembakaran lahan secara sengaja, termasuk kemungkinan keterlibatan korporasi dalam pembukaan kawasan perkebunan. Presiden meminta kementerian dan lembaga terkait menelusuri temuan tersebut serta melaporkan identitas perusahaan apabila bukti mengarah pada pelanggaran.
Pendekatan tersebut penting karena pemadaman hanya menangani akibat. Pencegahan membutuhkan pengawasan tata guna lahan, patroli, pengelolaan gambut, edukasi masyarakat, serta sanksi bagi pihak yang sengaja memakai api untuk membuka lahan.
Kombinasi teknologi dan penegakan hukum akan menentukan apakah angka kebakaran benar-benar dapat turun dalam jangka panjang.
Kapal Induk Bisa Perkuat Sistem Respons Bencana Nasional
Rencana kapal induk helikopter membawa pendekatan baru dalam penanganan bencana Indonesia.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan geografis yang berbeda dari negara kontinental. Memindahkan armada udara dari satu pulau ke pulau lain membutuhkan perencanaan logistik, bahan bakar, landasan, personel, dan fasilitas pemeliharaan.
Kapal dapat membantu menyediakan sebagian kebutuhan tersebut lebih dekat dengan area operasi.
Namun efektivitasnya tetap bergantung pada integrasi dengan BNPB, TNI, Polri, kementerian, pemerintah daerah, BMKG, BRIN, dan petugas lapangan. Kapal besar tanpa sistem koordinasi yang cepat tidak otomatis menghasilkan respons yang lebih baik.
Sebaliknya, jika pemerintah menggabungkan pangkalan bergerak dengan drone, data titik panas, operasi udara, serta tim pemadam darat, waktu respons berpotensi menjadi lebih singkat.
Prabowo menempatkan persiapan sebagai inti strategi tersebut. Kapal induk helikopter bukan hanya proyek pertahanan, melainkan bagian dari rencana membangun kapasitas mitigasi sebelum keadaan darurat terjadi.
Dengan ancaman karhutla yang terus berulang dan potensi bencana alam yang tinggi, kapal induk helikopter Prabowo dapat menjadi tambahan penting bagi sistem respons Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan teknologi, personel, pendanaan, dan koordinasi berjalan sebagai satu kesatuan agar kemampuan besar tersebut benar-benar menghasilkan perlindungan yang lebih cepat bagi masyarakat dan lingkungan.
